Page Rank Promoter
Uncategorized

Perlukah UMKM Melaporkan SPT PPh Badan?

PPh badan memiliki besaran atau tarif yang berbeda-beda setiap negaranya sesuai dengan ketetapan yang dianut. Setiap usaha yang berdiri di Indonesia, baik itu kecil maupun besar memiliki kewajiban untuk membayarkan biaya pajak atas fasilitas umum yang telah digunakannya.

Perlukah UMKM melaporkan SPT PPh Badan?

Wajib pajak pph badan UMKM memiliki keharusan untuk membayar PPh Final, khususnya PPh Final UMKM sebesar 1% setiap bulannya. Setiap tempat kegiatan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak harus menyetorkan PPh Final tersebut pada kas negara. Sebagai contohnya ketika ada seseorang, anggap saja namanya Rudi yang memiliki usaha restoran di kota A dan B. Omzetnya pada bulan Juli 2017 untuk restoran kota A adalah Rp 300.000.000, sedangkan untuk restoran kota B adalah Rp 150.000.000. Restoran di kota A memiliki PPh terhutang 1% x Rp 300.000.000 = Rp 3.000.000, sedangkan untuk restoran kota B 1% x Rp 150.000.000 = Rp 1,5 juta.

Penyetoran atau pembayaran dilakukan melalui kantor pos atau bank persepsi dengan SSP (Surat Setoran Pajak). Penyetoran ini memiliki batas waktu yakni tanggal 15 bulan selanjutnya. Jadi, Rudi wajib membayarkan PPh Final sebesar Rp 3 juta dan Rp 1,5 juta hingga batas akhirnya di tanggal 15 Agustus 2017.

Untuk bisa melakukan pembayaran Rp 3 juta ini maka dilakukan dengan kode KPP A (seperti wilayah kerja KPP A ialah kota A). Penyetoran Rp 1,5 juta menggunakan kode KPP B (contohnya wilayah kerja KPP B ialah kota B). Sedangkan untuk pengisian kode akun pajak dan jenis setoran ialah 420 (kode jenis setoran) danĀ  411128 (kode akun pajak).

Setelah itu, wajib pajak wajib untuk melakukan pelaporan maksimal pada tanggal 20 bulan selanjutnya. Kembali lagi ke kasus Rudi, dimana ia harus melaporkan pembayaran Rp 2juta dan Rp 1,5 juta ke KPP A dan B hingga tanggal 20 Agustus 2017. Meskipun demikian wajib pajak sudah dianggap menyampaikan atau melaporkan SPT Masa berdasarkan tanggal validasi NTPT yang tertera pada SPT Masa. Jika kita lihat lagi dari contoh kasusnya, maka sebenarnya Rudi sudah dianggap melakukan pelaporan tanggal 15 Agustus 2017 jika ia membayarnya pada tanggal 15 Agustus 2017 sesuai dalam SPP yang tercantumkan validasi NTPT.

Beberapa orang mungkin masih bingung siapa saja yang dimaksud wajib pajak dan siapa yang tidak wajib pajak. Berikut adalah orang yang tidak wajib pajak sesuai Peraturan Pemerintahan:

  1. Orang dengan usaha:
  • Menggunakan sebagian atau seluruhnya tempat umum yang sebenarya tidak boleh digunakan untuk berjualan.
  • Menggunakan sarana dan prasarana yang dapat dibongkar-bongkar, baik menetap atau tidak.
  1. Wajib pajak badan:
  • Yang selama kurun waktu 1 tahun seusai beroperasi secara komersial mendapatkan peredaran bruto minimal Rp 4,8 milyar.
  • Yang belum beroperasi secara komers

Indonesia sendiri telah mengatur banyak ketentuan atau tata cara perpajakan sehingga untuk bisa memahami bagaimana pajak itu maka kita bisa mempelajari lebih dalam mengenai peraturan tersebut. Informasi tentang pajak ini ternyata penting untuk memudahkan kita menjalani kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas umum. Terdapat cara-cara resmi atau legal untuk bisa mendapatkan pajak yang tidak melambung tinggi sehingga manfaat ini akan bisa kita rasakan sendiri maupun orang lain. Ini dia pentingnya UMKM untuk melaporkan SPT PPh Badan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *